-
Nasional | 9 bulan laluPerpres Publisher Rights Sudah Diteken, Kado Jokowi untuk Insan Pers
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.
-
Berita | 11 bulan laluAMSI: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat Pers di Indonesia sangat menanti peraturan presiden tentang publisher rights yang hampir empat tahun dibahas, namun belum kunjung ada tanda akan diteken presiden Joko Widodo. Sebaiknya perpres itu segera diteken karena semakin ditunda, akan semakin membuat nasib perusahan pers kita semakin berat.
-
Berita | 1 tahun laluAMSI Dorong Industri Media untuk Berkualitas dan Bertumbuh Bersama
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengajak seluruh industri media yang tergabung di bawah naungannya untuk meningkatkan kualitas.
Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, tujuan untuk menjadikan AMSI sebagai sebuah organisasi perusahaan yang memiliki arah yang jelas, peran yang signifikan, dan kemampuan yang kuat untuk mengembangkan anggotanya.
-
Nasional | 1 tahun laluAMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.
-
Nasional | 1 tahun laluPerpres Publishers Rights: AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Win-win Solution
DIALEKSIS.COM | Nasional - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2023).